JAKARTA — Kerja sama riset berbasis inovasi antara perguruan tinggi dan dunia industri perlu dilakukan. Dalam Global Innovation Index 2019, posisi Indonesia dalam hal inovasi dikancah dunia berada di urutan 85, jauh dibawah negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia FRI Asep Saefuddin mengatakan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index menunjukkan kualitas SDM terutama di bidang kesehatan, pendidikan, riset, dan birokrasi pemerintahan. "Bila kita masih rendah berarti komponen itu masih jauh dari memadai. Itu yang jadi kendala indeks inovasi Indonesia masih di bawah," ujarnya kepada Kamis 25/7/2019. Untuk meningkatkan inovasi Indonesia, yang perlu dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan dan birokrasi yang berkaitan dengan riset serta pendidikan tinggi. "Saya merasa kehadiran SMK itu mubazir, tidak diperlukan. Bisa diganti dengan lembaga talenta. Di pendidikan menengah cukup SMA 2 tahun, terus program talenta 1 tahun. Program talenta ini berisi pendidikan IT dan talenta kreativitas," katanya. Baca JugaIndeks Inovasi Global 2019 Indonesia Peringkat 85, Kalah dari Malaysia dan SingapuraPeningkatan riset di perguruan tinggi harus dilakukan dengan basis outcome yang dapat menyumbang inovasi dan kebaharuan baru. Selama ini, riset diperguruan tinggi terlalu berbasis administrasi sehingga cenderung menghambat inovasi dan tidak menyumbang indeks inovasi. Selain itu yang perlu dilakukan yakni insentif pajak harus berkaitan dengan outcome based research. Namun, pemberian insentif ini harus dibarengi dengan perubahan birokrasi pada riset sehingga akan berdampak pada indeks inovasi Indonesia. "Perlu ada mandat riset bagi kampus besar yang sudah mapan. Riset tanpa mandat, negara tidak dapat apa-apa dan indeks inovasi Indonesia juga tidak akan berubah. Mandatkan kepada perguruan tinggi seperti IPB untuk riset pangan, ITB untuk teknologi informasi, kesehatan ke UI, dan kampus di Provinsi mandatkan untuk penguatan sumber daya lokal di tempat itu," terang Asep. Pemberian mandat ini juga dapat dilakukan ke beberapa perguruan tinggi untuk bergabung dalam konsorsium riset mandat tertentu. "Bila outcome hasilnya berdampak pada ekonomi dan indeks inovasi global, perguruan tinggi diberi insentif lagi, misalnya kemudahan pengiriman posdoct atau lainnya atau bisa juga insentif bebas pajak PPH bagi peneliti dalam tim mandat," ucapnya. Menurutnya, masih sedikitnya riset yang menghasilkan inovasi karena tak adanya grand design riset secars nasional. Selain itu, peneliti merasa jago sendiri dan merasa berhasil memenangkan riset kompetitif"Cenderung peneliti itu-itu saja. Hasilnya hanya menaikan citra dirinya saja, paling jauh citra kampus tetapi bukan negara," kata Asep. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Budi Djatmiko menuturkan rendahnya inovasi yang dilakukan oleh Indonesia juga karena riset yang masih sedikit. Terlebih, perguruan tinggi swasta sangat sulit untuk memperoleh pendanaan dari Kemenristekdikti sehingga riset yang dilakukan tak begitu banyak. Selain itu, tema yang dipilih peneliti, jarang yang aplikatif atau sesuai dengan kebutuhan industri atau yang menghasilkan inovasi sehingga riset yang dihasilkan hanya berupa kertas saja atau pemerintah perlu membuat kebijakan yang mewajibkan kepada industri untuk bekerja sama perguruan tinggi dalam melakukan riset yang menghasilkan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan Global Innovation Index Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak industri yang melakukan riset sendiri atau menggunakan lembaga asing."Perlu ada grand design riset, riset seperti apa yang dibutuhkan, arahnya kemana dan sebagainya," ucap Budi. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Bob Azzam mengatakan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index yang di bawah negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam ini menjadi alarm untuk sungguh-sungguh memperbaiki iklim iptek supaya lebih efektif lagi. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini kerjasama yang intens antara bisnis-pemerintah-akademisi untuk membangun riset yang innovatif dan meningkatkan daya saing industri serta ekspor."Yang perlu di bangun ekosistem innovasi. Kelemahan masih suka jalan sendiri-sendiri. Perlu juga diubah pendekatan risetnya dimana harus didorong innovasi yang dekat dengan pasar," tutur Bob. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini inovasi Editor Wike Dita Herlinda Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
Makadari itu, pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan guna pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan terlaksana secara optimal. Selain itu, supaya Indonesia memiliki tenaga kelautan dan perikanan yang profesional dan berstandar nasional maupun internasional guna terciptanya ketahanan kelautan yang baik.
Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia melalui salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak tiga dekade terakhir yaitu dengan program-program pembangunan pemerintah di antaranya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan program lainnya Hureirah, 2005. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berkisar 5% - 7% per tahun sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir, belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Meskipun peringkat Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal laju pertumbuhan ekonomi tergolong tidak mengecewakan, yaitu berada pada peringkat 38 dari 179 negara IMF, 2015, namun pertumbuhan tersebut dirasa belum memberi dampak yang berarti terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas yang terakhir dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2012 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar 28,5 juta jiwa. Hampir 15% dari jumlah penduduk Indonesia di pedesaan dan hampir 10% jumlah penduduk Indonesia di perkotaan dikategorikan miskin dan berada di ambang kemiskinan. Fakta tersebut menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian yang besar dari semua pihak. Sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya misalnya peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan entrepreneurship Hureirah, 2005.
Rendahnyakualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri. Di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sumber Daya Manusia SDM adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Namun, di Indonesia, SDM masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia, mulai dari kurangnya akses pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, hingga minimnya peluang kerja. Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM di yang Menyebabkan Rendahnya Kualitas SDM di Indonesia 1. Kurangnya akses pendidikan Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia adalah kurangnya akses pendidikan. Menurut data dari UNESCO pada tahun 2018, angka partisipasi sekolah di Indonesia hanya mencapai 67,7 persen untuk pendidikan dasar dan 50,2 persen untuk pendidikan menengah. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga masih rendah, terlihat dari rendahnya peringkat Indonesia dalam ujian PISA Programme for International Student Assessment yang diadakan oleh OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. Kurangnya akses pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya infrastruktur pendidikan, keterbatasan dana untuk pendidikan, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kurangnya infrastruktur pendidikan membuat akses pendidikan menjadi sulit, terutama di daerah terpencil. Selain itu, minimnya dana untuk pendidikan membuat biaya pendidikan menjadi tinggi, sehingga banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terakhir, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan membuat banyak orang yang tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas dalam hidup Rendahnya tingkat kesehatanRendahnya tingkat kesehatan juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Data dari World Health Organization WHO pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 126 per kelahiran hidup. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki tingkat stunting kerdil yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30,8 persen pada tahun tingkat kesehatan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya akses kesehatan, minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Minimnya akses kesehatan membuat banyak orang sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, terutama di daerah terpencil. 3. Minimnya peluang kerja Minimnya peluang kerja juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS pada Februari 2021, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,1 persen atau sekitar 9,77 juta orang. Selain itu, banyak pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal dan memiliki upah yang rendah serta tidak memiliki jaminan peluang kerja di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya investasi, rendahnya produktivitas, dan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Minimnya investasi membuat lapangan kerja sulit untuk dibuka, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Selain itu, rendahnya produktivitas membuat banyak perusahaan enggan membuka lapangan kerja baru. Terakhir, minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pekerja membuat mereka sulit bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga banyak pekerja yang mengalami pengangguran atau bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya mAm8cI.